Categories
News

Proyek Lambat Lelang Terancam Batal

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka opsi untuk membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang hingga paruh kedua tahun ini tak kunjung terlaksana. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan Kementerian akan memberikan waktu hingga akhir bulan ini kepada pelaksana lelang. “Kalau belum ditender, daripada jadi beban, pekerjaannya enggak benar, dan jadi masalah, mending enggak usah,” kata Basoeki saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa malam lalu. Basoeki belum dapat merincikan proyek yang dimaksud.

Dia hanya memastikan proyek-proyek tersebut berskala kecil, seperti pemeliharaan dan pembenahan sarana, serta saluran irigasi. Siang sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian, terungkap sedikitnya 1.000 paket pengadaan infrastruktur yang hingga Agustus belum dilelang atau ditandatangani kontrak pekerjaannya. Basoeki menegaskan, rencana ini bukan bagian dari upaya pemerintah untuk meninjau ulang program infrastruktur padat impor—yang dinilai memperlebar defisit neraca transaksi berjalan. Sekitar 95 persen pekerjaan fisik dalam pagu Kementerian PUPR, kata Basoeki, menggunakan komponen lokal. Persoalannya, di tengah meningkatnya pagu anggaran Kementerian pada 2018, realisasi belanja semester pertama justru lebih rendah dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian, per 6 Agustus, realisasi anggaran PUPR hanya 38,1 persen dari pagu total Rp 113,71 triliun. Adapun tahun lalu mencapai 38,26 persen.

Realisasi fisik pun hanya 41,78 persen dari sebelumnya 45,65 persen. Pemerintah saat ini tengah bersiap memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Selasa lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan arah pembangunan tahun depan akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia setelah selama empat tahun terakhir berfokus pada pembangunan infrastruktur. Semula, dalam pagu indikatif 2019, Kementerian PUPR hanya akan kebagian alokasi anggaran Rp 102,02 triliun. Namun penajaman rencana program di sejumlah kementerian dan lembaga akhirnya mengerek rencana pagu untuk PUPR tahun depan menjadi Rp 110,73 triliun. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo, mengatakan seleksi pembangunan memang dilakukan dengan pengurangan impor hingga pembatalan proyek di daerah terpencil yang cakupan manfaatnya tak luas. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Shinta Kamdani, banyak pelaku usaha yang enggan berinvestasi di proyek infrastruktur. “Karena masih kebayang ribetnya regulasi,” kata Shinta. Dia mengingatkan, pembangunan tak bisa mengandalkan duit negara sepenuhnya. “Perlu pendanaan campuran dan mahal.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *